News
Ahli Keuangan Negara ke Tim Angket Ahok: Belajar Dulu Sebelum Bertanya
detikNews Jumat, 27 Mar 2015 17:05 WIB selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-2871832/ahli-keuangan-negara-ke-tim-angket-ahok-belajar-dulu-sebelum-bertanya.
Jakarta - Tim angket DPRD DKI menghadirkan ahli keuangan negara dari Universitas Jayabaya, Soemardjijo. Doktor ini ditanyai terus agar bisa memberi penilaian soal dugaan kesalahan yang dilakukan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), namun Soemardjijo enggan menghakimi. Pertama, anggota tim angket dari Fraksi PDIP Syahrial menanyakan soal e-budgeting yang dikunci sebelum DPRD membahas APBD 2015. Syahrial ingin meminta penilaian dari Soemardjijo, soal apakah boleh Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mengunci sistem e-budgeting seperti itu. "Saya seorang akademisi, nggak boleh menghakimi. Bapak silakan analisa saja sendiri, jangan kepada saya. Sudah saya berikan bukunya tebal ini," kata Soemardjijo dalam rapat di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015). Baca artikel detiknews, "Ahli Keuangan Negara ke Tim Angket Ahok: Belajar Dulu Sebelum Bertanya" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-2871832/ahli-keuangan-negara-ke-tim-angket-ahok-belajar-dulu-sebelum-bertanya. .
Bagaimana Penerapan E-budgeting Oleh Pemda?
Bisnis.com, JAKARTA--Pakar akuntansi Soemardjijo mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan sistem e-budgeting harus melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Bisnis.com, JAKARTA--Pakar akuntansi Soemardjijo mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan sistem e-budgeting harus melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. "APBD dengan sistem e-budgeting itu tetap harus melalui pembahasan eksekutif dalam hal ini Pemprov dengan legislatif yaitu DPRD," kata Soemardjiojo dalam rapat Pansus Angket di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat. Dia menjelaskan e-budgeting tersebut adalah sebuah sistem elektronik dalam rangka efisiensi untuk menghindari penyelewengan dana anggaran, namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah mengamanatkan harus tetap ada pembahasan antara kedua belah pihak eksekutif dan legislatif. Ketika ditanya oleh anggota Pansus Angket, tentang bisakah e-budgeting itu dipakai untuk menyusun APBD sebelum dilakukan pembahasan, Soemardjiojo tidak mau mengomentari hal tersebut dan mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menilai..
Ketemu Lulung, Dosen Ini Sulit Bedakan Aktor dengan Politikus
Oleh : Tempo.co Jumat, 27 Maret 2015 19:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Angket DPRD Jakarta mengundang sejumlah ahli dari berbagai bidang untuk dimintai keterangan tentang proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2015 DKI Jakarta. Hari ini, Jumat, 27 Maret 2015, Tim Angket mengundang ahli keuangan negara dari Universitas Jayabaya, Soemardjijo. Setibanya di ruang serbaguna gedung DPRD, Soemardjijo duduk di kursi yang letaknya sejajar dengan pimpinan Dewan. Ketika acara masuk ke sesi tanya-jawab, Wakil Ketua DPRD Abraham "Lulung" Lunggana yang hendak mengajukan pertanyaan memperkenalkan diri. Mengetahui Lulung bakal bertanya, Soemardjijo langsung mencari suara Lulung. "Pak Haji Lulung yang mana?" tanya Soemardjijo. "Saya Pak Haji Lulung," jawab Lulung sembari menyorongkan tubuh dari sisi meja sebelah kanan agar terlihat oleh Soemardjijo..